BONE – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko bagi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2025.
Kegiatan ini digelar di Hotel Helios, Jl. Langsat Watampone, Selasa (30/9/2025),
Kegiatan digelar atas kerja sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah.
BacaJuga:
Plt. Inspektur Daerah Bone, Essau Stevanus Jalub Huwae, S.IP., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari upaya memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIP).
“Harapan kita, pada penilaian penyelenggaraan SPIP tahun 2025, Bone tetap berada pada level 3 penuh atau standar nasional. Namun yang lebih penting, kegiatan ini bukan sekadar mengejar nilai, melainkan memahami dan menerapkan manajemen risiko secara efektif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penerapan manajemen risiko harus mampu memberikan pola yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien, efektif, serta didukung oleh pelaporan keuangan yang andal, pengelolaan aset yang baik, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone dalam sambutannya menekankan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
“Dengan keterbukaan ini, rakyat sebagai pemilik mandat, negara tentu berhak menilai apa yang kita kerjakan. Kinerja pemerintah harus terlihat, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Itu sebabnya, manajemen risiko penting diterapkan bukan hanya di sektor perbankan dan keuangan, tapi juga dalam birokrasi pemerintahan,” tegasnya Wabup Andi Akmal.
Orang nomor dua di Kabupaten Bone ini juga mengingatkan bahwa birokrasi ke depan harus lebih aktif dan responsif terhadap perubahan.
“Kita tidak bisa lagi hanya duduk di kantor. Pemerintah harus aktif membangun komunikasi dua arah dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Masyarakat memang punya hak, tapi juga memiliki kewajiban,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengatakan pentingnya sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Bapak-bapak para Kepala OPD diberi tunjangan dan fasilitas, karena ada risiko yang harus dihadapi. Saya resah melihat pendapatan daerah belum maksimal, padahal kewajiban belanja kita sangat besar. Ini harus dijawab bersama, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi tugas kita semua,” kata Wabup Andi Akmal
Untuk itu, ia merencanakan menghadirkan KPK di Bone guna memberikan pemahaman kepada aparat maupun wajib pajak.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Heri Jumpono Kurniawan beserta tim selaku pengendali teknis, para kepala OPD, sekretaris, PPTK, serta tamu undangan lainnya.
